Mengupas Tuntas Tentang PRRI/PERMESTA
 |
| Gambar ikpni.or.id |
PRRI atau singkatan dari Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia atau PERMESTA singkatan dari Perjuangan Rakyat Semesta merupakan gerakan pertentangan antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat yang dideklarasikan pada 15 Februari 1958.
Pada kesempatan kali ini Bapak Dwi Hatmoko akan berbagi tentang Hal-hal yang berkaitan dengan Pemberontakan PRRI/Permesta :
1. Keterlibatan USA
2. Politik Militer
3. War Lord dari Militer dengan Akses Politik dan Ekonomi
4. Perdebatan Wewenang Pusat - Daerah
5. Cold War
6. Partai Masyumi yang turut serta
7. Dalih anti Komunis dari PRRI/Permesta
8. Pemerintahan Parlementer dengan keputusan di tangan Perdana Menteri
9. Upaya negosiasi damai yang gagal
10. Tuntutan tokoh-tokoh luar Jawa agar imbang dengan tokoh Jawa di Pusat
1. Keterlibatan USA
Keterlibatan USA setidaknya dibuktikan dengan beberapa hal yaitu:
a. Pilot Alan Pope berasal dari USA
Pilot ini menembaki kedudukan pasukan penumpas pemberontakan. Pesawatnya dapat dijatuhkan oleh pasukan Indonesia
b. Amunisi dan persenjataan banyak dipasok oleh USA
Persenjataan yang disita dari tangan pemberontak banyak berkode USA
c. Pasukan pemberontak dilatih oleh tentara/konsultan militer dari USA
2. Politik Militer
Tidak dapat dipungkiri, militer memegang peran politik yang cukup strategis. Hal ini tidak dapat dilepaskan dari semangat revolusi ketika perang kemerdekaan yang menempatkan militer berada diatas pemerintahan sipil.
Pasca perang kemerdekaan, kondisi kembali normal, sehingga pemerintahan dan politik kembali pada sipil. Dilema ini juga tidak lepas dari sikap anti politik seperti militer Barat atau masuk dalam politik seperti militer Amerika Latin?
Militer Indonesia ketika itu mengambil jalan tengah berupa kekaryaan. Jika diperlukan, militer dapat masuk ke politik sipil.
3. War Lord/Penguasa Perang yg memiliki akses politik dan ekonomi
Pemimpin militer yg memiliki akses politik serta penguasaan aset ekonomi ternyata berlanjut hingga kondisi pasca perang kemerdekaan.
Para pemimpin militer menguasai sumber daya ekonomi seperti perdagangan dst apalagi setelah peristiwa Nasionalisasi Perusahaan milik Belanda bnyk jatuh pengelolaannya ke militer
4. Perdebatan Wewenang Pusat - Daerah
Isu desentralisasi merupakan salah satu isu yg mengemuka. Daerah menuntut untuk dapat memiliki kewenangan yang luas.
Pusat masih memegang wewenang penuh atas daerah karena alasan persatuan masih sangat dibutuhkan untuk konsolidasi akibat.
a. Banyak pemberontakan akibat perubahan RIS ke NKRI, perbedaan ideologi
b. Pihak luar negeri (Barat dan Timur) berkepentingan terhadap Indonesia
5. Cold War/Perang Dingin
Pemberontakan tidak lepas dari perebutan pengaruh antara Blok Barat dan Blok Timur. Keberpihakan Barat di PRRI/Permesta karena Barat tidak bisa mempengaruhi pemerintah Indonesia.
Pemerintah juga mengambil jarak dengan Barat karena pengalaman ketika berseteru dengan Belanda, Barat tidak banyak berperan bahkan lebih mendukung penyelesaian versi Belanda yaitu dengan Uni Indonesia Belanda. Disamping itu Papua masih digenggaman Belanda.
Sistem parlementer dg Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan menjadikan pemerintahan dibentuk dari komposisi partai yang ada di parlemen. Adapun partai di parlemen sesuai pemilu 1955 dikuasai Masyumi, PNI, NU, dan PKI.
Otomatis tidak ada pemerintahan yang murni dari satu partai tetapi harus koalisi.
6. Partai Masyumi mendukung PRRI/Permesta
Partai Masyumi yang memiliki banyak basis suara di luar Jawa turut mendukung PRRI/Permesta. Hal ini merupakan simbiosis mutualisme karena PRRI/Permesta mendapat dukungan politik nasional (meski hanya satu partai, namun pemenang pemilu) sedang bagi Masyumi memiliki alat penekan yang secara politik berseberangan dengan kebijakan pusat dianggap menguntungkan komunis
7. Dalih anti Komunis dari PRRI/Permesta
PRRI/Permesta secara terang menyatakan anti komunis berikut kebijakan yang menguntungkan komunis.
Hal ini dapat dimengerti karena daerah PRRI/Permesta memang bukan basis komunis, dukungan Barat yang juga anti komunis, serta pihak PRRI/Permesta (termasuk pendukungnya) adalah anti komunis
8. Pemerintahan Parlementer dengan Perdana Menteri sebagai Kepala Pemerintahan
Sistem parlementer dg Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan menjadikan pemerintahan dibentuk dari komposisi partai yang ada di parlemen. Adapun partai di parlemen sesuai pemilu 1955 dikuasai Masyumi, PNI, NU, dan PKI.
Otomatis tidak ada pemerintahan yang murni dari satu partai tetapi harus koalisi
9. Negosiasi damai yang gagal
Pusat sebenarnya telah mengirim Moh Hatta untuk mencegah perang terbuka, namun negosiasi mengalami kegagalan.
10. Tuntutan perimbangan Tokoh luar Jawa dan Jawa di Pusat
Isu ini mengemuka pasca Moh Hatta mengundurkan diri, meskipun dalam pemerintahan sipil dan militer banyak pula tokoh luar Jawa menjabat.
Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk pembaca semua.